Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka mengurangi beban pemeriksaan sekaligus menghormati wajib pajak.

“Jadi yang tidak bermasalah tidak akan kami periksa, walaupun wajib pajak itu bermasalah, tetapi karena kami tidak ada datanya, kami tetap respecet dan tidak akan memeriksanya,” ujar Tjiptardjo di Kantornya, tadi malam.

Dia mengatakan Ditjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan atas wajib pajak yang menggunakan jasa akuntan publik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), serta memiliki persyaratan tertentu lainnya.

“Jadi kami akan periksa yang ada indikasi pidana saja,” jelasnya.

Dia mengemukakan Ditjen Pajak sedang dalam proses pembangunan basis data perpajakan melalui Proyek Reformasi Administrasi Pajak (Project for Indonesia Tax Administration Reform/Pintar) yang direncanakan direalisasikan pada 2014.

“Kami juga sedang siapkan PP dari pasal 35 UU KUP, di mana setiap institusi pemerintah dan pihak ketiga, hukumnya wajib menyerahkan data ke kantor pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tjiptardjo menerangkan jumlah pegawai pajak yang kini hanya sekitar 32.000 pegawai sangat tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang setiap tahunnya terus bertambah.

“Sekarang wajib pajaknya 18 juta. Nanti idealnya 40 juta baik yang kecil atau besar. Sementara aparatnya cuma 32 ribu, itu kurang. Idealnya dengan penambahan wajib pajak itu seharusnya jumlahnya 40 ribu sampai 50 ribu.Makanya tiap tahun kami tambah 1.200-1.500 petugas,” tambahnya. (www.bisnis.com, 3 September 2010)

Frido Tan

Konsultan Pajak

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak optimistis target penerimaan pajak tahun ini yang dipatok sebesar Rp606 triliun dapat tercapai 100% salah satunya dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak dari boomingnya industri otomotif.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan masih ada sisa waktu 4 bulan bagi Ditjen Pajak untuk menutup kekurangan penerimaan pajak tahun ini yang tersisa 43,5% lagi atau sekitar Rp263 triliun. Artinya, Ditjen Pajak harus mengumpulkan penerimaan sebesar Rp65 triliun untuk tiap bulannya.

“Insya Alloh kita bisa amankan. Kalau sudah aman pengaruhnya kepada APBN. Itu [angka realisasi] kan masih per 23 Agustus jadi belum tutup buku masih ada tambahan 1 minggu lagi,” katanya di Jakarta hari ini.

Sebelumnya, Tjiptardjo mengungkapkan bila realisasi penerimaan pajak nonmigas per 23 Agustus 2010 telah mencapai Rp339 triliun atau 56,5% dari target yang dipatok dalam APBN Perubahan 2010 sebesar Rp606 triliun.

Dia menjelaskan target penerimaan pajak yang tersisa tersebut akan ditutup melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. “Intensifikasinya kita akan lakukan dengan pencairan tunggakan dan pemeriksaan,” jelasnya.

Berdasarkan jenis pajaknya, menurutnya, penerimaan di akhir tahun akan berasal dari PPN, PPh badan, dan PPh pasal 21. “Kalau menjelang hari raya kan ada THR, bonus, dan segala macam, jadi penerimaan PPh pasal 21-nya akan besar,” ujarnya.

Secara sektoral, Tjiptardjo menuturkan pihaknya akan fokus menyisir penerimaan pajak dari sektor industri otomotif yang pada tahun ini mengalami booming di mana pertumbuhan penjualan baik mobil maupun motor naik cukup pesat.

“Kita akan lihat potensi penjualannya karena PPN-nya pasti naik. Kalau PPh itu kelihatannya baru tahun depan,” tambahnya.

Data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil selama semester I/2010 telah mencapai 76,2% atau sekitar 370.206 unit. Adapun penjualan sepeda motor nasional sepanjang semester I/2010 tercatat mencapai 61,5% atau sekitar 3,6 juta unit. Realisasi penjualan mobil dan sepeda motor pada tahun ini diperkirakan akan melampaui penjualan tahun lalu. (www.bisnis.com, 2 September 2010)

Frido Tan

Konsultan Pajak

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo menyatakan program intensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak tetap akan dilakukan pada tahun depan. Namun, program tersebut akan dikelola lebih baik lagi, seperti dengan pembukaan kantor baru untuk wajib pajak kaya (High Wealth Individual-HWI) serta penyelesaian peraturan-peraturan baru dan perbaikan database.

“Apakah kita perlu buka HWI baru untuk masuk ke sana. Yang penting untuk WP OP itu sama juga kita harus punya database. Kita sedang meyelesaikan pasal 35 PP-nya itu kan, untuk semua institusi pemerintah itu memberikan dukungan kepada kantor pajak. Kalau kita sudah punya data base ya gampang itu,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/8/2010).

Ke depannya, pada 2014, Tjiptardjo menyatakan Ditjen Pajak memang menargetkan untuk menambah WP OP sehingga komposisi penerimaan pajak negara bisa berubah dari dominan pajak badan menjadi pajak orang pribadi.

“Insya Allah kalau database kita sudah cukup kuat segala macam. Tahun 2014 sudah ada hasilnya, yang penting itu adalah database kita,” tegasnya.

Selain memperkuat database, dalam program internalisasi yang akan dilakukan Ditjen Pajak pada tahun depan, terdapat upaya untuk menjaring wajib pajak dari berbagai kalangan yang diperkirakan memiliki penghasilan yang cukup besar, seperti pemilik modal atau investor yang memiliki akumulasi nilai investasi di atas Rp 500 juta, pengusaha restoran, bahan bangunan, dan bengkel sepeda motor dan mobil, konsultan hukum, dokter, dan notaris, selebritis dan tokoh masyarakat, pejabat dan mantan pejabat eksekutif dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah, pejabat dan mantan pejabat legislatif, serta calon anggota legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota.

Menanggapi pihak yang akan ditagihnya ini bisa dikatakan ‘kakap’, Tjiptardjo menyatakan kesiapan para pegawainya untuk menagih siapapun wajib pajak. Pasalnya, pihak Ditjen Pajak juga didampingi aparat hukum lain.

“Oh iya (yakin bisa menagih). Karena Ditjen Pajak itu dalam melakukan pengamanan bekerjasama dengan aparat hukum lain, dengan polisi, ini ya harus bagus. Makanya ada orang yang tidak tersentuh, sekarang kita sentuh,” tandasnya.

Saat ini, telah terdaftar WP OP Baru sampai dengan 31 Juli 2010 sebanyak 10.513.016 Wajib Pajak, sehingga jumlah total WPOP terdaftar sampai dengan 31 Juli 2010 sebanyak 16.437.872 wajib pajak.(www.detik.com, 1 September 2010)

Frido Tan

Konsultan pajak

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2010).

“Di Indonesia, perhitungan tax ratio hanya mencakup penerimaan perpajakan pusat, tanpa memperhitungkan penerimaan yang berasal dari daerah dan penerimaan dari sumber daya alam, sebagaimana diterapkan di negara-negara lain. Oleh karena itu, tax ratio Indonesia tidak bisa serta merta dibandingkan secara langsung dengan tax ratio negara-negara lain,” katanya menjawab kritikan fraksi di DPR soal rendahnya tax ratio.

Agus mengakui, saat ini rasio antara penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) berada pada kisaran 12-13%. Agus Marto mengakui jika dibandingkan negara-negara lain, tax ratio Indonesia relatif lebih rendah.

Selain itu, Agus juga menjelaskan, dalam periode 2005-2009, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata 15,6%. Dari sisi volume, penerimaan perpajakan mengalami lonjakan yang signifikan, yaitu dari Rp 1.034,1 triliun dalam periode 2000-2004 menjadi Rp 2.525,8 triliun dalam periode 2005-2009.

Demikian pula kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dan hibah meningkat, dari 70,1% pada tahun 2005 menjadi 73% pada tahun 2009. Diharapkan bisa mencapai 77,3% pada tahun 2011.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu sempat menyatakan tax ratio Indonesia jika digabung dengan penerimaan perpajakan daerah bisa mencapai 14%.

“Tax ratio itu, 12% dari pusat, dan 2% dari daerah. Jadi total 14% setara dengan negara tetangga,” ujarnya.

Namun, lanjut Anggito masih banyak sektor yang di bawah rata-rata penerimaan PPN dan PPh terhadap PDB pusat yang sebesar 10,8%. Sektor itu antara lain pertanian, pertambangan, angkutan, telekomunikasi, perdagangan, konstruksi, dan jasa.

“Tapi kalau sektor pertanian itu kan disubsidi, jadi tidak bisa dipaksakan. Sektor lain itu masih under tax sehingga masih bisa ditingkatkan,” tandasnya.(www.detik.com, 31 Agustus 2010)

Frido Tan

Konsultan Pajak

Para pejabat negara yang masih terdaftar dalam KPP Pratama ternyata bukan masuk kategori KPP HWI. Menurut Tjiptardjo, tidak ada pejabat negara yang memiliki kekayaan bruto hingga Rp 10 miliar berdasarkan syarat masuk KPP HWI.

“Kalau menurut data yang ada, nggak ada (yang terdaftar di KPP HWI), belum ada karena tersebar. Pejabat negara yang masuk HWI ya nggak diapa-apain dong karena memang pejabat negara itu tersebar di KPP-KPP, yang masuk HWI itu adalah siapa pun juga yang ketentuannya, kekayaannya berapa itu, Rp 10 miliar gitu lah,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/8/2010) malam.

Tjiptardjo menyatakan untuk menarik pejabat negara yang memiliki kekayaan negara sampai Rp 10 miliar, tidaklah mudah karena harus ada bukti.

“Kayaknya nggak ada pejabat yang miliaran-miliaran, kecil-kecil. Kalau ada kita buat database dulu, kalau ada database ketemu. Kalau ada wartawan, miliaran masuk, pejabat miliaran, masuk. Siapa tau ada yang dapat warisan dari mertua. Kalau Anda punya data, Anda kasih sama saya. Tak masukin kesitu (HWI),” kelakar Tjiptardjo.

Jika sudah ada bukti harta kekayaan pejabat negara mencapai Rp 10 miliar, lanjut Tjiptardjo, pihaknya tidak akan segan untuk meminta para pejabat negara tersebut untuk memperbaiki SPT-nya dan masuk dalam KPP HWI.

“Kalau di mata hukum semuanya sama. Kalau ada buktinya, tata caranya saja. Ke depan kita tidak menggunakan kesewenang-wenangan, tidak menggunakan power, kalau ada data kita approach. Pak, ibu, Pak Lurah, Camat, Wapres, Pres, Pak Menteri, ini ada data begini-begini, SPT Anda begini, mau dibetulkan gngak?” ujarnya.

Tjiptardjo menyatakan untuk mendapatkan informasi, pihaknya tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pihak lain. Dengan info tersebut, pihaknya akan mempelajari sehingga bisa dimulai suatu penindakan.

“Boleh dari, info, data, laporan, dan pengaduan itu yang kita pelajari. Contoh misalnya ada suatu grup politik sudah diimbau, ada data, you sunset policy ya, hitung-hitung, dia bilang ‘saya janji perbaiki’. Kalau you nggak betulin lagi, kita akan periksa. Waktunya lewat, kita masuk. Jadi kasian orang pajak, sudah dihantam Gayus, tax ratio dinaikkan,” keluhnya.(www.detik.com, 27 Agustus 2010)

Frido Tan

Konsultan Pajak

Ditjen Pajak M. Tjiptadjo mengatakan, warga negara AS tersebut melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Penggelapan ini dilakukan dalam sebuah perusahaan berinisial SI yang bergerak di bidang jasa keamanan.

“Ooo iya, ada yang menarik lho, ini kamu nggak masukin. Itu ada orang warga negara AS dari PT SI, itu sudah divonis 3 tahun 6 bulan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Tjiptardjo menyatakan modus dari penggelapan pajak tersebut. Jadi si wajib pajak bersangkutan tidak menyetor pajak yang dia pungut.

“Ini orang asing lho yang kena, belum pernah terjadi. Mungut pajak tapi nggak dibayarkan,” jelasnya.

Total kerugian negara atas penggelapan tersebut sebesar Rp 3-4 miliar. “Sekitar Rp 3-4 miliarlah,” ungkapnya.

Tjiptardjo menegaskan boleh saja orang asing menanamkan investasinya di Indonesia tetapi tetap harus patuh dengan peraturan yang ada.

“Tempo hari kan pernah ada 2 orang Korea. Ya bolehlah mereka datang ke sini, sebagai foreign investor. Boleh, ikutin peraturan, tapi kalau nakal ya,” ujarnya.(www.detik.com, 24 Agustus 2010)

Frido Tan

Konsultan Pajak

Desakan itu disampaikan dalam pandangan fraksi atas RAPBN 2011, di Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Misalnya saja Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta Pemerintah agar menaikkan target tax ratio menjadi 13% untuk 2011. Dalam RAPBN 2011, Pemerintah menargetkan tax ratio hanya sebesar 12% atau naik 0,1% saja dari APBN-P 2010 sebesar 11,9%.

Anggota F-PKS Ecky Awal Mucharam menyatakan bahwa tax ratio untuk tahun depan minimal 13%. Angka ini naik 1% dari target dalam RAPBN 2011.

“Tax ratio minimal 13 persen, ini dapat tercapai jika Pemerintah mengurangi mafia pajak dan menurunkan transfer pricing oleh perusahaan asing,” ujarnya.

Selain itu, F-PKS juga optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2011 akan bisa mencapai 6% dari target RAPBN 2011 sebesar 5,8%.

“Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum cerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dicerminkan dengan kemiskinan yang masih di atas 20 persen di  Papua, Papua Barat, Maluku, Aceh,” ujarnya.

Angka yang sama juga disampaikan F-PAN oleh juru bicaranya Laurens Bahang Dama. Menurutnya, pemerintah mampu meningkatkan tax ratio hingga 13%. Caranya dengan meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

“Untuk pajak, pada dasarnya pemerintah harus lebih serius. Tax ratio menuju 13%. Karena kita paling rendah dibandingkan negara tetangga. Pemerintah harus
ektensifikasi, perbaiki administrasi, gali potensi pajak, tingkat penagihan, reformasi keberatan dan banding. Cukai juga harus optimalisasi pelayanan,” jelasnya.

Sedangkan Fraksi PDI-P juga menilai angka tax ratio yang lebih pas untuk tahun 2010 sebesar 12,5%.(www.detik.com, 24 Agustus 2010)

Frido Tan

Konsultan Pajak

Pengalihan pemungutan PBB dan BPHTB menurut Darussalam memang bukan langkah yang mudah dan bisa direalisasikan dengan cepat. Sebab, kemampuan masing-masing daerah untuk mengelola keuangan berbeda. “Untuk mempersiapkan pengalihan, seharusnya sum ber daya manusia (SDM) di daerah sudah dipersiapkan, jangan sampai dialihkan tapi mereka tidak mampu menangani,” tegasnya.

Dalam sebuah diskusi dengan media di Anyer, Banten, terungkap bahwa pengalihan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan dan BPHTB dinilai tidak akan mengurangi penerimaan pajak pemerintah pusat. Pengalihan pemungutan terjadi karena berlakunya Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang PajakDaerahdanRetribusiDaerah (PDRD) rang berlaku sejak 1 Januari 2011.

“Pengalihan PBB dan BPHTB ke daerah tidak akan menganggu penerimaan pajak di pusat yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010,” kata Kasubdit Bidang Penilaian II Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Budi Hardjanto.(www.pajak.go.id, 9 Agustus 2010)

Frido Tan

Konsultan pajak